Inilah Peraturan Tarif Batas Bawah dan Tarif Batas Atas untuk Taksi Online

Inilah perkembangan baru tentang peraturan tarif bawah dan tarif atas yang diberlakukan bagi seluruh armada taksi berbasis aplikasi atau taksi online. Peraturan tentang tarif batas bawah dan batas atas ini tertuang pada Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Di dalam peraturan ini salah satunya juga mengatur tentang penetapan tarif batas bawah dan batas atas bagi kendaraan taksi online.

Penentuan Tarif Batas Bawah dan Tarif Batas Atas Taksi Online 》Sumber foto: indowarta.com

Namun berapakah penetapan tarif batas bawah dan batas atas yang diberlakukan untuk taksi online? Ternyata untuk penetapan dari nilai batas bawah dan atas ini ada padaasal 19 ayat 3 huruf f dalam Peraturan Menteri (PM) 26. Dalam penetapan tarif tersebut disebutkan bahwa untuk tarif batas bawah dan tarif batas atas dibagi kedalam dua wilayah yaitu

Wilayah I yang mencakup daerah Sumatera, Jawa dan Bali

   Didalam wilayah satu ini penetapan nilai batas bawah dan batas atas yang berlaku adalah sebagai berikut:

Tarif Batas Bawah : Rp 3.500 per Km

Tarif Batas Atas     : Rp 6.000 per Km

Wilayah II mencakup daerah Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua

   Sedangkan untuk penetapan nilai tarif di wilayah dua untuk tarif batas bawah dan tarif batas atas adalah sebagai berikut:

Tarif Batas Bawah : Rp 3.700 per Km

Tarif Batas Atas     : Rp 6.500 per Km

Sanksi yang Berlaku

   Peraturan penentuan tarif ini bukannya tanpa sanksi, jika peraturan tentang tarif batas bawah dan tarif batas atas dilanggar maka akan ada sanksi yang akan diterimanya. Adapun sanksi yang diberikan jika armada taksi online tidak mengikuti peraturan tarif batas bawah dan batas atas tersebut akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

Sanksi yang diberikan jika melanggar peraturan tentang penetapan tarif bawah dan tarif atas akan disesuaikan dengan peraturan yang belaku yang berupa teguran, pemutusan hubungan kerja atau yang paling berat adalah dengan penonaktifan aplikasi itu sendiri. 

Dalam pelaksanaannya adapun evaluasi yang dilakukan dalam kurun waktu enam bulan dan masa transisi selama dua hingga tiga bulan. Untuk aturan masa transisi ini dipergunakan untuk uji KIR, akses digital dasboard, sticker dan poll taksi online. Sedangkan untuk aturan transisi yang tiga bulan digunakan untuk STNK atas nama badan hukum, penetapan tarif batas bawah dan tarif batas atas dan kuota untuk armada taksi online di masing-masing daerah.